Banyak Menteri Absen Di Masa Jabatan Anies

Banyak Menteri Absen Di Masa Jabatan Anies

daftargubernurindonesia.web.id Beberapa artikel yang akan kami sajikan untuk anda kali ini ,bisa sangat membantu apabila anda ingin mencari informasi yang berikaitan mengenai Banyak Menteri Absen Di Masa Jabatan Anies. Dan dalam kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang membahas dan mengulas mengenai Banyak Menteri Absen Di Masa Jabatan Anies

Dua anak buah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengundurkan diri dari jabatannya. Salah satunya yakni Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Subejo.Saat ini, DKI Jakarta tengah difokuskan penanganan banjir pada Selasa (25/2/2020) yang melanda hingga 294 RW.Anies menyebut mundurnya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Subejo tidak akan berpengaruh dalam penanganan banjir.”Enggak, enggak ngaruh,” kata Anies di kawasan Ancol, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020).Untuk mengisi kekosongan itu, Anies Baswedan menyebut Sabdo Kurnianto ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala BPBD DKI.Berikut sejumlah nama kepala dinas DKI Jakarta yang memilih mengundurkan diri dari jabatannya di era Gubernur Anies:

1. Kepala BPBD DKI
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Subejo mengundurkan dari jabatannya. Surat pengunduran dirinya telah diterima Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta.”Suratnya sudah masuk sejak Senin (24/2/2020) kemarin,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir saat dihubungi, Rabu (26/2/2020).Dia menjelaskan Subejo mengundurkan diri untuk menjadi bagian dari Widyaiswara Ahli Utama. Chaidir menyebut dengan berpindah adanya kesempatan bagi Subejo untuk ke kementerian.”Dia bisa menjabat sampai usia 65 tahun, sedangkan di kepala badan hanya 60 tahun. Sekarang umur dia itu 59 tahun,” ucapnya.Saat ini Subejo tengah cuti sebagai pegawai dan kekosongan itu digantikan oleh Sabdo Kurnianto sebagai Pelaksana harian (Plh) Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta.

2. Kepala Dinas Perumahan
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Kelik Indriyanto mundur dari jabatannya. Kelik memilih mundur dan akan bergabung sebagai anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).”Ingin gabung ke TGUPP, emang dia mau begitu,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir, saat dihubungi, Rabu (26/2/2020).Chaidir menjelaskan Kelik nantinya hanya akan mendapatkan tunjangan jabatan struktural saja. Sebab sebagai anggota TGUPP, Kelik hanya sebagai tenaga fungsional ahli.”Dia enggak punya eselon, tapi tunjangannya setara eselon III,” ucapnya.Sementara itu, dia menyebut Kelik sudah tidak menjabat sebagai kepala dinas sejak Senin (24/2/2020).

3. Kepala Dinas Pariwisata
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaaan DKI Jakarta Edy Junaidi dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya. Hal tersebut dibenarkan Sekretaris Dispar Asiantoro.”Tadi ya ngomong gitu (mundur) sama saya,”katanya saat dihubungi, Jumat (1/11/2019).Asiantoro mengaku tidak mengetahui pasti alasan Edy Junaidi mundur dari jabatannya. “Enggak tahu alasannya,” ucapnya.Saat ini Kepala Dinas Pariwisata diisi oleh Cucu Ahmad Kurnia . Sedangkan Kepala Dinas Kebudayaan DKI yakni Iwan Henry Wardhana.

4. Kepala Bappeda
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Pengumuman mendadak itu diumumkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.”Kepala Bappeda Bapak Mahendra mundur per hari ini,” kata Anies di Balai Kota Jakarta, Jumat (1/11/2019).Anies menyatakan menerima pengunduran diri Mahendra. Anies menyebut Mahendra akan menjadi widyaiswara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI Jakarta.”Pak Mahendra akan kembali jadi widyaiswara seperti posisi beliau sebelumnya. Pelaksana Tugas Kepala Bappeda dipegang oleh Ibu Suharti, Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Penduduk dan Permukiman,” ucap Anies.

Baca Juga : Anies Tak Akan Komersialkan Kawasan TIM

Sementara itu, Mahendra menyebut alasan mundur dirinya karena melihat situasi penyusunan anggaran DKI saat ini.”Seperti kita ketahui, situasi dan kondisi yang terjadi saat ini yang membutuhkan tentunya kinerja Bappeda yang lebih baik lagi, saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri,” ujar Mahendra.Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut pihaknya telah menunjuk perwakilan untuk menghadiri rapat penanganan banjir Jabodetabek di Komisi V DPR.”Saya tadi kirim wakil dari Pemprov DKI. Jadi bukan tidak hadir, jadi begitu kira-kira,” kata Anies di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Jumat (26/2/2020).Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menyebut, pihaknya akan datang bilang penanganan banjir di Jakarta telah selesai. Saat ini dia mengaku ingin berfokus menangani korban banjir.”Nanti diskusi dengan wakil rakyat mengenai bencana, sesudah ini selesai, dan insyaallah (hadir),” jelas Anies.

Komisi V DPR menggelar rapat dengar pendapat membahas penanganan banjir Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek). Rapat ini mengundang Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim.Pantauan di ruang rapat, hadir Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala Basarnas Bagus Puruhito, serta Bupati Bogor Ade Yasin.Banjir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim tidak hadir. Mereka masing-masing digantikan oleh perwakilan.Anies diwakilkan Deputi Tata Ruang Vera Revinasari. Ridwan Kamil diwakilkan Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja. Wahidin Halim diwakilkan Sekda Banten Al Muktabar.

Rapat dipimpin Ketua Komisi Lasarus. Diberikan kesempatan pertama untuk memberikan keterangan kepada Menteri Basuki.”Rapat saya nyatakan terbuka untuk umum,” kata Lasarus membuka rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).Lasarus menjelaskan, rapat dengar pendapat terkait banjir ini sengaja digelar karena masih ada masalah koordinasi dan komunikasi oleh pemerintah pusat dan daerah.”Masih terjadi kendala-kendala koordinasi dan komunikasi dan seterusnya. Agar tak berkembang di ruang publik maka kami mengundang untuk rapat,” jelasnya.

DPR Meradang
Sebelumnya, Komisi V DPR menggelar rapat dengan Menteri PUPR, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten, serta BMKG dan Basarnas. Rapat itu membahas penanganan banjir di Jabodetabek. Namun, para Gubernur tidak hadir.Ketidakhadiran para gubernur ini sontak mendapatkan respons keras oleh anggota Komisi V, Sadarestuwati dari Fraksi PDIP geram gubernur tidak ada yang hadir pada rapat yang dinilai penting itu.

Nada bicara Restu meninggi, karena menurutnya pembahasan di DPR penting untuk masyarakat yang terdampak.”Tapi rapat yang begitu pentingnya seperti ini, Pak Menteri saja sudah berkenan hadir, seluruh mitra kita berkenan hadir seluruh mitra kita berkenan hadir kenapa yang lainnya tidak. Untuk apa kita hadir di sini kalau yang berkepentingan saja tidak ada di sini, saya kira perlu dievaluasi,” ujar Restu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).Restu menyayangkan para gubernur seolah menyepelekan rapat dengan dewan. Padahal, kata dia, penting untuk memecahkan solusi bersama antara pemerintah pusat, daerah dan DPR.Restu setuju rapat ini ditunda. Dia menyayangkan para gubernur yang hanya ramai bicara di media.

Related posts