Gubernur Banten

Gubernur Banten Dr. H. Wahidin Halim, M Si

Gubernur Banten – Dr. H. Wahidin Halim, M.Si (lahir di Pinang, Tangerang, Banten, 14 Agustus 1954; umur 63 tahun) adalah pengusaha Indonesia dan politisi Partai Demokrat yang menjabat sebagai Gubernur Banten sejak 12 Mei 2017. Wahidin Halim diusung oleh Partai Demokrat menjadi Wali kota Tangerang dengan wakil Arief Rachadiono Wismansyah. Dia mengundurkan diri dari jabatan Wali kota Tangerang karena akan mencalonkan diri sebagai DPR RI 2014-2019, dan digantikan oleh wakilnya Arief Rachadiono Wismansyah. Saat ini Wahidin menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Demokrat mewakili Dapil Banten III. Ia memenangkan pilkada Banten 2017 bersama Andika Hazrumy. Wahidin Halim juga merupakan adik dari Mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia 2001-2009, Hassan Wirajuda. Wahidin Halim pernah menjabat sebagai Wali kota Tangerang periode 2003-2013.

Karier politik

UU No.5 tahun 1979 mengantarnya menjadi Pegawai Negeri. Setelah menjadi Sekretaris Kota Administratif Tangerang, kemudian Kabag di Kabupaten Tangerang, Camat Tigaraksa, Camat Ciputat, Kepala Dinas, Asisten Pemda Tangerang, Sekda Kota Tangerang, Wali kota Tangerang selama dua periode, yaitu periode 2003-2008, dan periode 2009-2013.

Pencalonan Gubernur Banten di Pilgub 2017

Saat ini dia mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Banten 2017[19] Keinginan tersebut bahkan diutarakan sejak 2015 Perkembangan terakhir bulan Agustus 2016, Beliau dipasangkan dengan Andika Hazrumy, Anggota DPR asal Golkar yang juga putra Ratu Atut Chosiyah. Pasangan Wahidin-Andika diusung oleh Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Hanura. Hal ini menjadi unik karena untuk pertamakalinya dalam sejarah perpolitikan Banten, Golkar dan PDI-P nantinya akan berhadap-hadapan setelah sebelumnya selalu bersama-sama.Wahidin yang dahulu menjadi rival keluarga Ratu Atut kemudian menggandeng anaknya yaitu Andika dinilai Pengamat Politik sebagai fenomena wajar yang sering terjadi di Banten dan menguntungkan karena memiliki 2 basis massa yang tidak beririsan.

Pendidikan

  • SD Negeri Pinang Tangerang Lulus Tahun 1966
  • SMP Persiapan Negeri Ciledug (SMP 3) Tangerang Lulus Tahun 1969
  • SMA Pribadi Tangerang (SMA 1) Tangerang Lulus Tahun 1972
  • Universitas Indonesia (UI), FISIP Jurusan Administrasi Negara Lulus Tahun 1982
  • Universitas Padjajaran – Institut Ilmu Pemerintahan Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
  • Universitas Satyagama, Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan (S2) Lulus Tahun 2009
  • Universitas Padjadjaran (UNPAD) Program Doktoral Program Studi Ilmu Pemerintahan (S3) Lulus Tahun 2011

Pengalaman Organisasi

  • Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tahun 1974
  • Ketua Asrama Daksinapati UI Tahun 1975
  • Ketua Yayasan Kemanusiaan Nurani Kami Tahun 1977
  • Ketua KNPI Tangerang Tahun 1983
  • Ketua AMPI Tangerang Tahun 1986
  • Ketua IPSI Tangerang Tahun 1998
  • Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Wilayah III Tahun 2005
  • Ketua Umum PERSIKOTA Tahun 2007
  • Penasehat Majelis Nasional KAHMI Tahun 2008
  • Mustasyar NU Kota Tangerang Tahun 2002-Sekarang

Riwayat Karier

  • Kepala Desa Pinang (1978)
  • Lurah Pinang (1981)
  • Kasubdin Pajak Kotif Tangerang (11 April 1988)
  • Sekretaris Daerah Kotif Tangerang (12 November 1988)
  • Pejabat Wali kota Tangerang
  • Kabag Pembangunan Kotif Tangerang (1991)
  • Camat Tigaraksa (1993)
  • Camat Ciputat (1995)
  • Kepala Dinas Kebersihan Kabupaten Tangerang (1997)
  • Asisten Tata Prasarana Kabupaten Tangerang (1998)
  • Sekretaris Daerah Kota Tangerang (2003)
  • Wali kota Tangerang (Periode 2003-2013)
  • Wakil Ketua Komisi II DPR RI (2014-2016)

Kontroversi

Tuduhan Korupsi

Saat Pilgub Banten 2011, Wahidin dituding terlibat korupsi dalam Pengadaan Lahan Bandara Soekarno Hatta tahun 2002. Pembebasan lahan ditangani Tim Sembilan yang terdiri atas Pemkot Tangerang, PT Angkasa Pura II, dan BPN Tangerang. Wahidin yang saat itu menjabat Sekretaris Daerah Kota Tangerang menjadi Ketua Tim Sembilan. Kasus bermula dari Polda Metro Jaya yang pada tahun 2006 mencium adanya penyelewengan dana untuk pembebasan lahan bandara seluas 80 hektar yang terjadi sejak tahun 2002 dan merugikan negara sebesar Rp 2,537 milliar. Ditetapkan 8 tersangka dari Pegawai Dinas Pertanian, BPN, Angkasa Pura serta Lurah dan Camat di Kota Tangerang dengan dakwaan melakukan penggelembungkan biaya pembebasan lahan dengan mengubah status tanah dari tanah sawah dan tanah rusak (bekas empang) menjadi tanah darat, sehingga harganya menjadi lebih tinggi. Wahidin sempat kabarnya akan dipanggil Polda Metro sebagai saksi dan menyatakan keiapannya, meskipun sempat terkendala izin pemeriksaan kepala daerah dari Presiden. Tahun 2008, pada putusan Kasasi, Mahkamah Agung memutus bebas 2 tersangka dari Angkasa Pura sebelumnya.

Pada tahun 2011, Kejaksaan Negeri Tangerang mengumumkan adanya kemungkinan tersangka baru. Staf Khusus Wali kota Tangerang yang menjadi Ketua BPLHD Tangerang, Affandi Permana yang saat 2002 menjabat Sekretaris Tim Sembilan dijadikan tersangka bersama seorang pegawai Angkasa Pura II Sukohadi. Akan tetapi karena tidak cukup bukti, kejaksaan menerbitkan SP3 dan mengubah status mereka menjadi tidak tersangka. Saat Pilgub 2011, Massa Demonstran melaporkan Wahidin ke KPK dan mendesak KPK untuk mengambil alih “Kami melaporkan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan bandara dengan nomor aduan 2011-08-000320,”, agar pengungkapan perkara selama ini sebatas menjerat sejumlah pejabat di tingkat bawah atau pelaksana lapangan, bukan substansi pejabat yang tersangkut perkara. Massa juga mendesak Kejaksaan Negeri tidak pilih kasih dalam pemeriksaan. Selain hal tersebut, Sejumlah kalangan juga mulai mempersoalkan banyaknya kejanggalan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang. Indikasi tersebut dapat dilihat dari pengalokasian dana hibah dan bantuan sosial yang begitu besar sampai 300%. Kenaikan ini sangat fantastis karena sebelumnya dana hibah hanya berkisar 13,38 miliar pada tahun 2011 bertambah menjadi Rp 45,67 miliar atau naik sebesar Rp 32,9 miliar. Sejak KPK menerima laporan tersebut pada 2011, kasus ini tidak ada kelanjutan kabar sampai sekarang

Pemecatan dari Demokrat

Wahidin juga langsung dicopot dari posisinya Ketua DPD Partai Demokrat Banten, dalam rapat yang disaksikan langsung oleh Sekjen Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono. Surat tersebut ditandatangani Ketua Harian dan Sekjen tanggal 27 Agustus 2013. Alasan pencopotannya yaitu dikarenakan penolakan Wahidin atas instruksi partai ketika Pilkada Tangerang 2013 untuk mendukung Arief, Wahidin yang melecehkan partai karena mengundurkan diri dari DCT Pileg 2014 serta melanggar pakta integritas yang sudah ditandatangani.

Related posts